“Jauh sebelum mencuatnya mega proyek Terminal LNG ini, Gubernur Bali memang sudah menyiapkan Pergub Bali Energi Bersih di Tahun 2020 pada saat pandemi covid melanda. Pergub ini kemudian nantinya diperdakan sebagai Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Karena pandemi covid jugalah Pergub Bali Energi saat itu kurang mendapat perhatian publik dan terkesan ditutup-tutupi, untuk proyek-proyek apa sebenarnya tujuan pergub itu dibuat?”

Pergub Energi Bersih sendiri isinya banyak terkait dengan rencana kemandirian Bali dalam sektor energi dan energi baru terbarukan (renewable energy) di masa depan. Pergub Energi Bersih ini kemudian menjadi kontradiktif dan sesat justru ketika dipakai oleh Pemprov.Bali sebagai “tameng” dalam ambisinya meloloskan proyek Energi Kotor Terminal LNG.

“Bukan hanya dari narasi Gubernur Bali yang berusaha menggiring opini publik bahwa LNG adalah Energi Bersih. Bahkan nama korporasi yang pada awalnya sebagai pemegang tender pembangunan Terminal LNG ini adalah PT. Dewata Energi Bersih (DEB), dan lagi-lagi judul proyeknya adalah pembangunan “Terminal LNG dan Jaringan Pipa Bersih.”

“Di balik Industri Energi LNG, ternyata ada permainan trik bisnis kotor dari perusahaan multinasional untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia demi keuntungan bisnis mereka semata. Apalagi di tengah-tengah begitu seksinya isu global “Transisi Energi” sekarang, dimana energi LNG sengaja dikonstruksi sebagai “jembatan aman” dalam peralihan ke energi terbarukan. Maka upaya memperbesar dan memperluas (ekspansi) infrastruktur LNG menjadi primadona bisnis utama bagi para raksasa industri LNG baik di luar maupun dalam negeri”